Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat Berbasis Web

Berkembangnya teknologi disertai tuntutan publik dalam hal pelayanan, instansi pelayanan publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan harapan masyarakat.

Dari hasil pantauan di media internet, masih seringkali kita melihat keluhan para pengguna pelayanan publik di instansi pemerintah yang merasa tidak terlayani ataupun tidak memenuhi kebutuhan dari pengguna layanan sehingga sering diungkapkan melalui jejaring sosial.

Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan merupakan hal yang sangat penting dalam mengukur kinerja pelayanan, yang mana mamfaat pada pengukuran ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik berbasis standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dapat dinilai memuaskan bila pelayanan yang didapatkan oleh pengguna layanan sesuai dengan kebutuhan dan harapannya. Kepuasan masyarakat juga dapat menjadi pengukuran indikator keberhasilan instansi pelayanan publik dalam menjalankan program kerja setiap tahunnya.

Pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan saat ini masih menggunakan metode manual dengan membagikan kuesioner ke setiap pemohon yang datang ke loket pelayanan ataupun dengan metode sampling yang dilakukan sekali dalam setahun yang menggunakan teknik wawancara tatap muka. Pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS ataupun Microsoft Excel, yang mana memberikan kerugian waktu, biaya, dan tenaga dalam menyajikan data hasil survey.

Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Berbasis Web, memberikan kemudahan pada saat dilakukan pengolahan data, dan pengisian lembaran kuesioner dilakukan secara elektronik yang menjadi salah satu kelebihan dari sistem ini. Selain itu, tanggapan yang didapatkan dari responden melalui kuesioner dapat langsung diolah dan tersimpan secara elektronik, sehingga proses perekapan data tidak membutuhkan waktu yang lama.

Selain itu, semua masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan perizinan memiliki hak yang sama untuk memberikan pendapat terkait dengan pelayanan perizinan yang didapatkan di instansi penyelenggara pelayanan perizinan sebagai wujud dari pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis standar pelayanan